Kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK) yang dikeluarkan pada tahun 1978 merupakan salah satu alat paling menindas dari rezim Orde Baru untuk mengendalikan gerakan mahasiswa. Berikut ini adalah urutan peristiwa dan proses penerapan kebijakan tersebut:
- Latar Belakang: Gejolak Mahasiswa (1974–1978)
Usai insiden Malari 1974, hubungan antara mahasiswa dan pemerintah menjadi semakin tegang. Puncaknya terjadi menjelang Sidang Umum MPR 1978:
* Protes Anti-Soeharto: Di berbagai kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta, mahasiswa menolak pencalonan kembali Soeharto sebagai presiden.
* Buku Putih Perjuangan Mahasiswa: Mahasiswa ITB menerbitkan “Buku Putih” yang mengecam keras kegagalan pembangunan dan korupsi Orde Baru. Respon pemerintah adalah dengan menginvasi kampus ITB menggunakan kekuatan militer.
* Pembekuan Dewan Mahasiswa (Dema): Pemerintah membekukan semua Dema di Indonesia pada awal tahun 1978 karena dianggap terlalu terlibat dalam politik.
- Pemberlakuan Kebijakan (1978–1979)
Pemerintah merasa perlu melakukan “penjinakan” kampus secara sistematis agar mahasiswa lebih fokus pada kegiatan akademik dan tidak terlibat dalam aktivitas politik praktis.
* Penerbitan SK NKK: Pada 19 April 1978, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daoed Joesoef menerbitkan SK No. 0156/U/1978 yang mengatur Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK). Kebijakan ini melarang segala aktivitas politik di dalam lingkungan kampus.
* Pembentukan BKK: Pada tahun 1979, pemerintah mendirikan Badan Koordinasi Kemahasiswaan (BKK) sebagai langkah lanjut dari kebijakan ini. BKK berada di bawah pengawasan Rektorat, sehingga organisasi mahasiswa kehilangan independensinya.
* Penghapusan Dewan Mahasiswa: Lembaga Dema yang sebelumnya dipilih oleh mahasiswa dihapus dan digantikan dengan struktur yang birokratis dan lebih mudah dikendalikan oleh pihak universitas.
- Esensi Kebijakan NKK/BKK
Kebijakan ini bertujuan untuk melakukan “Depolitisasi Kampus”:
- Mahasiswa sebagai Insan Akademik: Mahasiswa dipaksa hanya fokus pada studi dan penelitian di Laboratorium.
- Sterilisasi Politik: Diskusi politik, demonstrasi, dan penyebaran selebaran kritis dilarang keras di area kampus.
- Kontrol Birokrasi: Setiap kegiatan yang berkaitan dengan kemahasiswaan harus mendapatkan persetujuan ketat dari Pembantu Rektor III yang menangani bidang kemahasiswaan.
- Dampak dan Perlawanan
Meskipun di permukaan tampak damai (“normal”), kebijakan ini menghasilkan dampak jangka panjang:
* Lahirnya “Kelompok Studi”: Dengan dilarangnya aktivitas politik di organisasi formal, mahasiswa menciptakan kelompok diskusi informal di luar kampus atau di masjid-masjid kampus (seperti gerakan dakwah).
* Budaya Apolitik: Muncul generasi mahasiswa yang acuh terhadap isu sosial-politik karena takut akan konsekuensi seperti sanksi drop-out atau penangkapan.
* Melemahnya Gerakan Mahasiswa: Gerakan mahasiswa mulai bangkit kembali secara signifikan hampir dua dekade kemudian, yaitu menjelang Reformasi 1998.
Kebijakan ini akhirnya dianggap tidak berlaku setelah runtuhnya Orde Baru, saat mahasiswa kembali diberi hak untuk membentuk organisasi independen seperti BEM
Baca Dampak depolitisasi masyarakat
