Demokrasi dalam Kegelapan: Saat “Isi Amplop” Menggantikan Ideologi
Telah menjadi hal yang sering dibicarakan bahwa setelah pemilihan umum, sering muncul pertanyaan: *”Mengapa masyarakat masih keliru dalam menentukan pemimpin?”* Namun, menyalahkan masyarakat atas keputusan yang diambil adalah pandangan yang dangkal dan tidak adil. Jika kita dengan jujur mengevaluasi struktur politik kita, fenomena “salah memilih” ini bukanlah kesalahan inheren dari para pemilih, tetapi merupakan akibat dari sistematisasi kebodohan politik yang telah berlangsung lama.
Warisan Orde Baru: Depolitisasi Kalangan Massa
Masalah ini berakar dari era Orde Baru. Selama lebih dari tiga dekade, masyarakat secara sengaja dijauhkan dari partisipasi politik yang sehat melalui konsep *”Massa Mengambang”* atau massa yang tidak terikat. Politik dianggap sebagai sesuatu yang terlarang, berbahaya, dan hanya menjadi hak elit yang sedikit di Jakarta.
* Pendidikan Politik yang Terbatasi: Rakyat tidak diberikan pemahaman untuk mengevaluasi kebijakan, melainkan diajarkan untuk mengikuti saja.
* Ketidakpahaman Politik Struktural: Akibatnya, ketika kebebasan demokrasi dibuka lebar setelah reformasi, masyarakat merasa “gagap” dalam menghadapi kebebasan tersebut. Mereka mempunyai hak suara, tetapi tidak diberikan pemahaman untuk membedakan pemimpin yang memiliki visi dan yang hanya pandai beraksi.
Kegagalan Partai Politik: Dari Ide menjadi Transaksi
Seharusnya, partai politik (parpol) berfungsi sebagai penghubung dalam pendidikan politik bagi masyarakat. Akan tetapi, kenyataan justru berbeda. Parpol kini lebih sering berperan sebagai “penyelenggara acara” kemenangan ketimbang sebagai tempat ide-ide inovatif.
Pendidikan Politik versi Praktek:
> Alih-alih memperkenalkan ide, visi-misi, atau solusi untuk isu kemiskinan, kader partai cenderung datang dengan bantuan sembako atau amplop berisi uang.
>
Pesan yang tertanam dalam benak rakyat pada akhirnya sangat pragmatis: “Pilih saya, inilah imbalannya.” Ketika pendidikan politik disederhanakan menjadi transaksi uang tunai, moralitas masyarakat pun akan tergerus. Partai politik tidak lagi berlandaskan pada ideologi atau jejak rekam, melainkan bergantung pada logistik dan finansial.
Dampak Fatal: Lingkaran Setan Korupsi
Dampak dari demokrasi yang kurang cerdas ini sangat berbahaya bagi masa depan bangsa:
- Biaya Politik yang Tinggi: Calon pemimpin merasa telah “membeli” suara, sehingga ketika menjabat, perhatian utama mereka adalah mengembalikan investasi (melalui perilaku korup).
- Pemimpin yang Tidak Berkualitas: Seseorang yang memiliki visi besar tetapi tidak memiliki uang akan kalah dari individu yang punya uang tetapi tidak memiliki ide.
- Kekecewaan Masyarakat: Rakyat yang memilih berdasarkan uang umumnya akan merasakan kekecewaan setelahnya, namun mereka akan mengulangi kesalahan yang sama dalam pemilihan berikutnya karena tidak mengetahui pilihan lainnya.
Mengangkat Kegelapan dengan Literasi
Kita tidak bisa terus membiarkan rakyat berjalan dalam kegelapan. Demokrasi yang tanpa pendidikan politik yang tulus hanyalah sebuah lelang jabatan secara massal.
Sudah saatnya partai politik kembali ke tujuan awalnya: mendidik kader dan masyarakat dengan ideologi serta program yang nyata. Rakyat perlu disadarkan bahwa nilai dari kebijakan yang mendukung mereka jauh lebih penting daripada selembar uang dalam amplop yang akan habis dalam waktu sehari.
Jika kita menginginkan pemimpin yang berkualitas, kita harus berhenti memanen hasil dari ladang yang belum pernah kita tanami dengan benih kecerdasan. Rakyat bukan pihak yang salah dalam memilih; mereka hanya belum diajarkan secara efektif bagaimana cara untuk memilih.