Dunia penegakan hukum kita kembali disuguhi narasi yang menghentak nalar. Kasus yang menyeret Febri Adriansyah kini berada di pusaran polemik publik. Bagi sebagian pihak yang jeli melihat pola, kasus ini memicu pertanyaan besar: apakah ini murni penegakan hukum, atau justru sebuah hit-back—perlawanan balik yang terorganisir dari kubu yang terancam oleh pembongkaran skandal megakorupsi?
Sengkarut Logika Angka
Jika kita membedah kasus ini dari kacamata rasionalitas dan kalkulasi risiko, ada jurang logika yang teramat lebar. Di satu sisi, ada rekam jejak pengusutan atau pusaran kasus raksasa yang nilainya fantastis—mencapai angka Rp700 triliun. Sebuah angka yang bukan sekadar angka, melainkan representasi dari gurita sistemik yang menggoyang stabilitas ekonomi.
Namun, di sisi lain, Febri dituduh atau dikaitkan dengan angka Rp543 miliar (sekitar setengah triliun). Bagi masyarakat awam, Rp500 miliar tentu angka yang masif. Namun, dalam konstelasi perang melawan mega-koruptor yang menguasai hajat hidup orang banyak bernilai ratusan triliun, tuduhan ini menjadi tidak masuk akal sehat.
Pertanyaan logisnya: Untuk apa seseorang yang berada di episentrum pembongkaran kasus Rp700 triliun mempertaruhkan reputasi, karier, dan harga dirinya demi “hanya” Rp500 miliar?
Jika motif utamanya adalah materi atau keserakahan murni, logika menyatakan bahwa angka Rp1 triliun pun tidak akan cukup menggoda untuk menukar taruhan sebesar itu. Menjual integritas di tengah sorotan publik yang begitu tajam dengan nominal yang jauh di bawah skala pusaran kasus utamanya adalah sebuah kebodohan yang teramat nyata—sesuatu yang sulit diterima jika dilakukan oleh aktor yang paham hukum dan peta politik.
Pola Klasik Corruptors Fight Back
Dalam sejarah pemberantasan korupsi global maupun domestik, fenomena corruptors fight back (perlawanan balik koruptor) bukanlah barang baru. Ketika kubu yang tersangkut korupsi mulai terdesak oleh pengusutan yang makin mendekati jantung pertahanan mereka, strategi terbaik yang sering digunakan adalah memukul balik sang pembongkar.
Cara paling efektif untuk mendelegitimasi sebuah pengusutan kasus besar adalah dengan menghancurkan kredibilitas aktor-aktor di dalamnya. Ketika figur yang dianggap vokal atau terlibat dalam pengusutan dituduh cacat moral atau tersangkut kasus hukum lain, maka fokus publik akan terpecah. Narasi yang dibangun kemudian adalah: “Lihat, mereka yang sok bersih pun ternyata sama saja.”
Dengan runtuhnya kredibilitas personal, maka substansi kasus besar yang bernilai ratusan triliun tadi perlahan-lahan akan kabur dari perhatian publik, atau setidaknya kehilangan legitimasinya.
Merenungkan Kembali Arah Keadilan
Masyarakat hari ini dituntut untuk tidak menelan mentah-mentah narasi yang disajikan di permukaan. Kita harus berani merenungkan dan melihat gambaran yang lebih besar (the bigger picture).
Menuduh seseorang melakukan tindakan yang secara kalkulasi logika dan harga diri sama sekali tidak menguntungkan adalah sebuah kejanggalan. Hukum memang harus ditegakkan tanpa pandang bulu, namun hukum juga tidak boleh dilepaskan dari logika dasar kemanusiaan dan motif yang rasional.
Jika kita membiarkan narasi-narasi janggal ini lolos tanpa daya kritis, kita mungkin sedang menyaksikan kemenangan tipis dari kubu-kubu yang selama ini merampok uang negara dalam skala yang tak terbayangkan. Saatnya publik menggunakan akal sehat: melihat siapa yang paling diuntungkan ketika seorang figur dijatuhkan dengan logika yang dipaksakan
