Ilusi Visualisme dalam Pembangunan: Ketika Infrastruktur Mengaburkan Logika Bernegara
Opini Redaksi
Di tengah dinamika pembangunan yang terjadi dalam sepuluh tahun terakhir, muncul suatu fenomena yang menarik serta mencemaskan: pengagungan yang berlebihan terhadap hasil fisik tanpa mempertimbangkan proses dan keberlanjutan ekonomi. Banyak kalangan—mencakup generasi pemilih yang baru serta penggemar setia—menyanjung Presiden Jokowi karena adanya bukti konkret seperti jalan tol, bendungan, dan bantuan sosial (bansos) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Namun, di balik megahnya bangunan beton dan tumpukan beras bantuan, terdapat logika bernegara yang secara perlahan mulai memudar.
### Pembangunan yang Berorientasi pada “Yang Penting Ada”
Bagi sebagian masyarakat, pencapaian seorang pemimpin hanya dilihat dari apa yang bisa disaksikan secara langsung. “Dahulu jalannya jelek, kini sudah mulus,” atau “Dulu sulit, sekarang ada bantuan beras.” Narasi seperti ini sangat kuat hingga menghilangkan kesempatan untuk mendiskusikan asal dana yang digunakan.
Membangun dengan berutang bukanlah pencapaian yang luar biasa jika kita lupakan kemampuan untuk melunasinya. Ada kesan seolah kita merayakan dengan menggunakan kartu kredit, dengan tagihan yang harus ditanggung oleh generasi mendatang. Pembangunan yang sehat semestinya bersumber dari perencanaan yang matang, dengan mempertimbangkan prioritas, cadangan sumber daya, dan kapasitas ekonomi nasional, bukan semata-mata keinginan untuk mencapai target fisik demi warisan politik.
### Sindiran “Presiden Anak SD” dan Kapasitas Negara
Jika keberhasilan diukur hanya dari kemampuan untuk memberikan arahan pembangunan tanpa memperhatikan anggaran, maka sindiran tajam yang beredar menjadi relevan: anak SD pun dapat menjadi presiden. Seseorang dapat memerintahkan menteri-menterinya untuk menjadikan 38 ibu kota provinsi bertransformasi menjadi kota modern dalam sekejap. Namun, pertanyaannya adalah, apakah negara ini mampu? Apakah cadangan sumber daya alam kita memadai untuk menanggung utang tersebut?
Kepemimpinan nasional bukan sekadar soal memberikan perintah “bangun ini” atau “bagi itu”. Ini melibatkan manajemen risiko dan penentuan skala prioritas. Membangun infrastruktur dengan tumpukan utang luar negeri tanpa perhitungan kapasitas pembayaran yang tepat adalah langkah yang berisiko dan dapat membawa negara menuju krisis jangka panjang.
### Penutup: Kembali pada Logika Prioritas
Indonesia memang membutuhkan pembangunan, itu adalah sebuah keharusan. Namun, pembangunan tersebut harus bersifat organik dan berkelanjutan. Sudah saatnya kita menghentikan pengagungan hasil visual jika itu berakibat mengorbankan kedaulatan ekonomi di masa depan dan melemahkan supremasi hukum.
Saatnya masyarakat mendapat pendidikan untuk berpikir kritis: jangan hanya merasa bangga melihat jalan tol yang menjulang, tetapi tanyakan, berapa besar beban bunga yang harus ditanggung rakyat setiap tahunnya? Bernegara adalah tentang menjaga keberlangsungan bangsa, bukan hanya sekedar mengejar tepukan tangan sementara di akhir masa jabatan.