Ketika Kejatuhan Soeharto Dipandang sebagai Awal Kegelapan
Pada masa pemerintahan Orde Baru, terutama menjelang akhir kekuasaan Presiden Soeharto, muncul sebuah pandangan yang cukup kuat di tengah masyarakat: jika Soeharto tidak lagi menjadi presiden, Indonesia akan mengalami kekacauan dan pembangunan akan berhenti.
Pandangan tersebut tidak sepenuhnya muncul tanpa alasan.
Selama lebih dari tiga dekade, pemerintahan Soeharto identik dengan stabilitas politik, pembangunan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi dan program pembangunan nasional yang dilakukan secara terpusat.
Bagi sebagian masyarakat yang mengalami masa tersebut, Soeharto bahkan dianggap sebagai sosok yang mampu menjaga Indonesia tetap stabil.
Karena itu, ketika krisis ekonomi dan gelombang demonstrasi mahasiswa mengguncang Indonesia pada 1998, muncul kekhawatiran bahwa kepergian Soeharto akan membuat Indonesia semakin kacau.
Namun sejarah kemudian memberikan jawaban yang menarik.
Soeharto akhirnya mengundurkan diri pada 21 Mei 1998. Indonesia memasuki era Reformasi. Dan pembangunan ternyata tidak berhenti.
Bahkan dalam beberapa aspek, pembangunan justru mengalami perubahan besar, terutama dengan lahirnya sistem desentralisasi dan otonomi daerah.
—
Orde Baru: Pembangunan Terpusat dan Stabilitas sebagai Prioritas
Tidak dapat dipungkiri bahwa pemerintahan Orde Baru memiliki agenda pembangunan yang kuat.
Pemerintah menjalankan pembangunan melalui berbagai program nasional. Infrastruktur dasar, jalan, irigasi, pertanian, pendidikan dan fasilitas publik menjadi bagian dari agenda pembangunan.
Pertumbuhan ekonomi juga menjadi salah satu narasi utama pemerintahan ketika itu.
Namun ada karakteristik penting dalam pembangunan Orde Baru: pengambilan keputusan sangat terpusat.
Pemerintah pusat memiliki peranan yang sangat besar dalam menentukan arah pembangunan daerah.
Akibatnya, pembangunan di berbagai wilayah Indonesia tidak selalu berkembang dengan kecepatan yang sama.
Jakarta dan sejumlah kota besar di Pulau Jawa menjadi pusat aktivitas ekonomi, industri dan pemerintahan. Sementara itu, sejumlah wilayah di luar Jawa menghadapi keterbatasan infrastruktur dan akses terhadap pusat-pusat ekonomi.
Bukan berarti pembangunan di luar Jawa tidak dilakukan.
Pembangunan tetap berlangsung di berbagai daerah, tetapi tingkat perkembangan dan konektivitas antarwilayah belum seperti yang terlihat sekarang.
—
Reformasi 1998: Indonesia Tidak Berhenti Membangun
Ketika Soeharto mengundurkan diri, Indonesia memang memasuki periode yang sangat sulit.
Krisis ekonomi, perubahan politik, konflik sosial dan ketidakpastian menjadi bagian dari kehidupan masyarakat pada masa awal Reformasi.
Tetapi satu hal yang kemudian menjadi menarik untuk dilihat adalah:
Indonesia tidak mengalami kehancuran permanen seperti yang pernah dikhawatirkan sebagian orang.
Sebaliknya, sistem politik berubah secara bertahap.
Pemilu menjadi lebih kompetitif, kebebasan pers berkembang, masyarakat sipil semakin aktif dan terjadi perubahan besar dalam hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.
Salah satu perubahan paling penting adalah desentralisasi dan otonomi daerah.
—
Otonomi Daerah Mengubah Wajah Pembangunan Indonesia
Sebelum era otonomi daerah, banyak keputusan pembangunan ditentukan dari pusat.
Setelah Reformasi, pemerintah daerah memperoleh kewenangan yang jauh lebih besar untuk mengatur berbagai urusan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan kebutuhan daerahnya.
Perubahan ini memberikan kesempatan bagi daerah untuk mengembangkan potensinya masing-masing.
Daerah yang memiliki sumber daya alam dapat mengembangkan sektor tersebut dengan kebijakan daerah. Daerah yang memiliki potensi pariwisata dapat mengembangkan destinasi wisata. Daerah pertanian dapat memperkuat sektor agribisnis.
Dengan kata lain, pembangunan tidak lagi sepenuhnya menunggu keputusan dari Jakarta.
Daerah mulai memiliki ruang untuk menentukan prioritas pembangunannya sendiri.
Dari “Jawa Sentris
” Menuju Pembangunan yang Lebih Menyebar
Salah satu perubahan yang paling mudah dilihat setelah Reformasi adalah perkembangan berbagai kota dan wilayah di luar Pulau Jawa.
Jika dahulu banyak orang menganggap pusat pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat terkonsentrasi di Jawa, dalam dua dekade berikutnya muncul berbagai pusat pertumbuhan baru.
Kota-kota di Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku hingga Papua mengalami perkembangan infrastruktur dan aktivitas ekonomi yang semakin terlihat.
Jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, kawasan industri, fasilitas pendidikan, rumah sakit serta jaringan telekomunikasi berkembang di berbagai daerah.
Perkembangan teknologi digital bahkan semakin memperkecil jarak antara pusat dan daerah.
Internet membuat pelaku UMKM di daerah dapat menjual produk ke konsumen di Jakarta atau bahkan ke luar negeri.
Anak muda di daerah dapat belajar melalui platform digital.
Pekerja dapat menjalankan bisnis berbasis internet tanpa harus pindah ke Jakarta.
Fenomena ini menunjukkan bahwa pembangunan modern tidak lagi hanya ditentukan oleh kedekatan geografis dengan pusat pemerintahan.
—
Infrastruktur di Luar Jawa Semakin Berkembang
Salah satu contoh paling jelas adalah pembangunan infrastruktur.
Dalam beberapa tahun terakhir, pembangunan jalan nasional, jalan tol, pelabuhan, bandara dan konektivitas antardaerah semakin banyak terlihat di luar Jawa.
Pembangunan jalan Trans-Sumatra, Trans-Kalimantan, Trans-Sulawesi, Trans-Papua dan berbagai proyek konektivitas lainnya menunjukkan perubahan pendekatan pembangunan nasional.
Tujuannya bukan hanya membangun jalan.
Konektivitas diharapkan dapat menurunkan biaya logistik, memperlancar distribusi barang, membuka akses terhadap pasar dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Dampaknya memang tidak selalu langsung terlihat.
Sebuah jalan yang dibangun di wilayah terpencil mungkin pada awalnya tampak hanya sebagai proyek infrastruktur. Tetapi dalam jangka panjang, jalan tersebut dapat membuka akses masyarakat terhadap sekolah, rumah sakit, pasar dan pusat ekonomi.
—
Daerah Kini Bisa Menjadi Pusat Pertumbuhan Baru
Perkembangan setelah Reformasi juga menunjukkan bahwa sebuah daerah tidak harus menjadi bagian dari Pulau Jawa untuk berkembang.
Bali berkembang sebagai pusat pariwisata internasional.
Batam berkembang sebagai kawasan industri dan perdagangan.
Balikpapan dan Samarinda berkembang bersama pertumbuhan ekonomi Kalimantan.
Makassar semakin penting sebagai pusat ekonomi dan logistik kawasan Indonesia Timur.
Sejumlah kota di Sumatra berkembang melalui perdagangan, perkebunan, pertambangan dan industri.
Di berbagai wilayah lainnya, pemerintah daerah dan masyarakat mulai mengembangkan potensi lokal melalui pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan ekonomi digital.
Memang, perkembangan tersebut tidak seragam. Masih ada daerah yang tertinggal dan menghadapi persoalan kemiskinan, akses pendidikan, kesehatan, konektivitas serta keterbatasan lapangan kerja.
Namun gambaran besarnya menunjukkan bahwa Indonesia tetap dapat membangun setelah berakhirnya pemerintahan Soeharto.
—
Apakah Semua Keberhasilan Itu Karena Reformasi?
Pertanyaan ini juga perlu dijawab secara hati-hati.
Tidak tepat jika seluruh kemajuan Indonesia setelah 1998 hanya dianggap sebagai hasil Reformasi.
Indonesia sudah memiliki fondasi pembangunan yang dibangun sejak masa sebelumnya.
Pembangunan infrastruktur, pendidikan, industri, pertanian dan berbagai institusi negara pada masa Orde Baru merupakan bagian dari sejarah pembangunan Indonesia yang tidak dapat dihapus begitu saja.
Sebaliknya, juga tidak tepat jika seluruh perkembangan setelah Reformasi dianggap hanya sebagai kelanjutan dari Orde Baru.
Reformasi membawa perubahan struktural yang penting: demokratisasi, desentralisasi, keterbukaan informasi, penguatan masyarakat sipil serta perubahan hubungan pemerintah pusat dan daerah.
Artinya, perkembangan Indonesia hari ini merupakan hasil dari proses panjang yang saling berkaitan, bukan hasil satu pemerintahan saja
Namun Reformasi juga bukan sebuah cerita yang sepenuhnya indah.
Desentralisasi memiliki berbagai persoalan.
Kewenangan yang besar di daerah tidak selalu menghasilkan pemerintahan yang efektif.
Beberapa daerah menghadapi persoalan korupsi, politik lokal, konflik kepentingan, lemahnya tata kelola dan ketimpangan pembangunan.
Demokrasi juga tidak otomatis membuat semua kebijakan menjadi lebih baik.
Karena itu, pelajaran penting dari dua era tersebut bukanlah memilih secara sederhana:
Orde Baru baik, Reformasi buruk.
Atau sebaliknya:
Orde Baru buruk, Reformasi selalu baik.
Realitasnya jauh lebih kompleks.
—
Ketakutan Tahun 1998 dan Jawaban Sejarah
Pada akhirnya, salah satu pelajaran menarik dari perjalanan Indonesia adalah bagaimana sebuah bangsa sering kali memiliki ketakutan terhadap perubahan.
Pada 1998, sebagian masyarakat mungkin membayangkan bahwa kejatuhan Soeharto akan membuat Indonesia kehilangan arah.
Tetapi lebih dari dua dekade kemudian, Indonesia tetap berdiri sebagai sebuah negara yang terus berkembang.
Pembangunan terus berjalan.
Pemerintahan berganti.
Presiden berganti.
Partai politik berganti.
Kebijakan berubah.
Namun negara tetap berjalan.
Bahkan berbagai daerah yang dahulu dianggap tertinggal mulai menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan.
Hal ini memberikan sebuah pelajaran penting:
«Pembangunan sebuah negara seharusnya tidak bergantung pada satu orang saja.»
Institusi negara, masyarakat, dunia usaha, pemerintah daerah dan pemerintah pusat harus mampu bekerja bersama agar pembangunan dapat terus berjalan meskipun terjadi pergantian kekuasaan.
—
Reformasi Membuktikan bahwa Indonesia Mampu Beradaptasi
Lebih dari sekadar pergantian presiden, Reformasi 1998 merupakan perubahan besar dalam cara Indonesia menjalankan pemerintahan.
Indonesia berpindah dari sistem yang sangat terpusat menuju sistem yang memberikan ruang lebih besar kepada daerah.
Perubahan tersebut tentu memiliki kekurangan dan kelebihan.
Namun salah satu hasil yang dapat diamati adalah munculnya berbagai pusat pertumbuhan baru di luar Jawa.
Pembangunan Indonesia semakin menyebar, meskipun ketimpangan antarwilayah masih menjadi pekerjaan rumah.
Teknologi juga memberikan peluang yang sebelumnya sulit dibayangkan.
Jika dahulu seseorang di daerah harus pergi ke kota besar untuk mendapatkan akses ekonomi dan informasi, kini internet memungkinkan sebagian aktivitas tersebut dilakukan dari daerah.
—
Kesimpulan: Indonesia Ternyata Tidak Gelap Setelah Soeharto
Pernyataan bahwa “kalau Soeharto jatuh, Indonesia akan gelap dan pembangunan berhenti” pada akhirnya tidak terbukti secara keseluruhan.
Indonesia memang mengalami masa yang sangat berat setelah 1998.
Tetapi Indonesia berhasil melewati masa transisi tersebut.
Pembangunan terus berjalan dan bahkan mengalami transformasi.
Otonomi daerah memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk menentukan prioritas pembangunan masing-masing. Infrastruktur semakin berkembang di berbagai wilayah. Pusat-pusat ekonomi baru bermunculan. Teknologi digital membuka kesempatan ekonomi yang lebih luas.
Tentu masih banyak persoalan yang harus diselesaikan. Ketimpangan antarwilayah, kemiskinan, kualitas pendidikan, kesehatan, korupsi, lapangan pekerjaan dan pemerataan ekonomi masih menjadi tantangan.
Namun pengalaman sejak 1998 memberikan satu kesimpulan penting:
Indonesia ternyata tidak bergantung pada satu figur untuk terus membangun.
Sebuah negara yang besar harus mampu terus bergerak meskipun pemimpinnya berganti.
Dan mungkin inilah salah satu pelajaran terbesar dari perjalanan Indonesia selama lebih dari dua dekade Reformasi: pembangunan yang berkelanjutan bukan tentang siapa yang duduk di kursi presiden, melainkan tentang seberapa kuat institusi, masyarakat dan pemerintah bekerja menjaga pembangunan tetap berjalan.