Jakarta – Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri tengah mengusut dugaan korupsi dalam pengadaan dan pemenuhan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) milik PT PLN (Persero). Perkara yang diduga berlangsung sepanjang 2018–2026 itu disebut berpotensi menyebabkan kerugian negara sekitar Rp5 triliun dan diduga menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap sejumlah pemadaman listrik (blackout) di berbagai wilayah Indonesia. (The Australian)
Menurut penyidik, modus yang sedang didalami meliputi dugaan manipulasi kualitas batu bara, penggelembungan volume pengiriman, serta manipulasi pembayaran. Akibatnya, batu bara yang diterima sejumlah PLTU diduga tidak sesuai spesifikasi kontrak sehingga pasokan bahan bakar pembangkit menjadi tidak optimal. Kondisi tersebut diduga mengganggu keandalan operasi pembangkit listrik. (The Australian)
Polri menyatakan dugaan penyimpangan tersebut diduga berdampak pada gangguan pasokan listrik di sejumlah wilayah, antara lain Sumatra, sebagian Kalimantan, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian kawasan Jabodetabek. Namun, penyidik juga menegaskan bahwa tidak seluruh peristiwa blackout yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir dapat dikaitkan dengan perkara ini. Sebab, setiap kejadian pemadaman memiliki penyebab teknis yang berbeda dan masih memerlukan pembuktian lebih lanjut. (The Australian)
Dalam proses penyidikan, tim gabungan Kortastipidkor Polri dan Polda Metro Jaya telah melakukan penggeledahan di sedikitnya 12 lokasi di Jakarta, Tangerang Selatan, dan Bogor. Dari operasi tersebut, penyidik menyita uang tunai dalam berbagai mata uang, emas, dokumen, perangkat elektronik, serta barang bukti lain yang diduga berkaitan dengan tindak pidana korupsi, suap, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). (The Australian)
Penyidikan juga mengarah pada dugaan keterlibatan sejumlah perusahaan pemasok batu bara, termasuk PT OBP dan PT BRA. Penyidik mendalami apakah kedua perusahaan tersebut melakukan manipulasi kualitas maupun kuantitas batu bara yang dipasok kepada PLTU sehingga pembayaran yang diterima tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan. (The Australian)
Kasus ini menjadi perhatian luas karena menyangkut sektor ketenagalistrikan nasional. Apabila dugaan tersebut terbukti di pengadilan, praktik korupsi tidak hanya mengakibatkan kerugian keuangan negara, tetapi juga berdampak pada layanan publik, aktivitas industri, dunia usaha, rumah sakit, pendidikan, hingga kehidupan masyarakat yang bergantung pada pasokan listrik yang andal. (The Australian)
Hingga kini, penyidikan masih terus berlangsung. Polri menyatakan akan menelusuri seluruh aliran dana, mengidentifikasi pihak-pihak yang bertanggung jawab, serta melakukan pemulihan aset negara. Status hukum para pihak yang diperiksa akan ditentukan berdasarkan alat bukti yang cukup sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Seluruh pihak tetap berhak atas asas praduga tak bersalah sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. (The Australian)
Baca tentang Regarcommpromo
Baca tentang Regarcomm Development