JAKARTA — Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya melakukan penangkapan terhadap pakar telematika Roy Suryo dan dr. Tifauzia Tyassuma atau yang akrab disapa Dokter Tifa pada Jumat, 19 Juni 2026 pagi. Langkah hukum ini diambil pihak kepolisian setelah berkas perkara dugaan penyebaran informasi terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.
Penangkapan keduanya terjadi dalam waktu yang hampir bersamaan namun di lokasi berbeda. Dokter Tifa diamankan sekitar pukul 06.47 WIB di apartemennya saat bersiap mengikuti ujian proposal disertasi program doktor (S3) Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI). Meski berada di lingkungan Polda Metro Jaya, Dokter Tifa dilaporkan tetap diizinkan mengikuti ujian tersebut secara daring melalui laptopnya. Sementara itu, Roy Suryo dijemput oleh petugas sekitar pukul 07.00 WIB di kediamannya saat sedang beristirahat di ruang kerja.
Dirreskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin, menegaskan bahwa tindakan penjemputan ini merupakan prosedur resmi guna memastikan kelancaran pelimpahan tahap dua—yaitu penyerahan tersangka beserta barang bukti—kepada pihak Kejaksaan untuk segera disidangkan.
Pro dan Kontra di Tengah Masyarakat: Pandangan Berbagai Kalangan
Peristiwa penangkapan dua figur publik yang dikenal vokal di media sosial ini langsung memicu gelombang opini dan reaksi yang beragam dari berbagai lapisan masyarakat:
1. Tim Kuasa Hukum dan Pendukung: “Upaya Paksa yang Tidak Perlu dan Bernuansa Politis”
Tim kuasa hukum kedua tersangka, termasuk Refly Harun, melayangkan protes keras atas tindakan penjemputan subuh ini. Mereka menilai prosedur ini sangat mendadak dan memprihatinkan karena klien mereka tidak mengenakan pakaian yang layak saat dibawa, bahkan tidak sempat bersiap secara fisik.
“Mas Roy dan Dokter Tifa selama ini sangat kooperatif, selalu memenuhi panggilan wajib lapor, dan tidak ada indikasi melarikan diri. Tindakan penangkapan subuh ini terasa berlebihan dan kami mencium aroma politis atau pesanan untuk membungkam kritik ilmiah atas dokumen publik,” ujar Refly Harun dalam keterangannya kepada media.
2. Pihak Pelapor dan Relawan (Bara JP): “Konsekuensi Hukum yang Logis”
Di sisi lain, kelompok relawan pendukung Joko Widodo seperti Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) menyambut baik ketegasan kepolisian. Bagi kalangan ini, penangkapan adalah konsekuensi hukum yang wajar demi tegaknya keadilan dan kepastian hukum. Tudingan ijazah palsu dinilai bukan sekadar kritik, melainkan fitnah terstruktur yang menyerang kehormatan seorang kepala negara secara personal dan kelembagaan tanpa dasar bukti yang sahih.
3. Respons Joko Widodo: “Ikuti Proses Hukum hingga Pengadilan”
Mantan Presiden RI, Joko Widodo, turut memberikan tanggapan langsung dari kediamannya di Sumber. Ia menegaskan sikapnya yang menghormati seluruh proses hukum yang berjalan dan siap menyerahkan segala keputusan akhir kepada majelis hakim di pengadilan.
“Kita ikuti saja proses hukum yang ada sampai nanti di sidang di pengadilan. Karena nanti pengadilanlah yang akan memutuskan,” tutur Jokowi. Ia juga menegaskan komitmennya untuk hadir langsung di persidangan apabila diminta oleh majelis hakim, seraya mengonfirmasi bahwa dokumen ijazah aslinya saat ini masih dipegang oleh Polda Metro Jaya sebagai barang bukti.
4. Pengamat Hukum dan Publik di Media Sosial
Di ruang digital, netizen terbelah menjadi dua kubu besar. Sebagian menganggap kasus ini sebagai pengingat penting agar masyarakat lebih berhati-hati dalam menyebarkan informasi di media sosial, terutama yang menyangkut rekam jejak seseorang tanpa validasi dari lembaga resmi (seperti universitas terkait). Sementara sebagian netizen lainnya menyuarakan kekhawatiran terhadap menyempitnya ruang kebebasan berpendapat di Indonesia, terutama ketika menyangkut pejabat atau mantan pejabat negara