Teknologi informasi sebenarnya sudah mulai berkembang pesat di akhir masa Orde Baru, tetapi pemerintah saat itu berusaha keras mengontrolnya. Namun, karena sifat internet yang desentralistik, kontrol tersebut bocor, dan celah itulah yang kemudian menjadi motor penggerak yang berjalan seiring (bahkan mempercepat) gerakan Reformasi 1998.
Mari kita bedah detail dinamika ini ke dalam dua fase penting:
Fase 1: Perkembangan TI dan Upaya Kontrol Orde Baru (Awal-Pertengahan 1990-an)
Pada era 1990-an, teknologi komunikasi digital seperti internet, pager, dan telepon genggam mulai masuk ke Indonesia. Rezim Orde Baru yang terbiasa mengontrol media massa konvensional (TV, radio, koran) lewat mekanisme pembredelan dan SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) mulai menyadari adanya ancaman baru.
Pemerintah Orde Baru mencoba menghalangi kebebasan informasi digital ini dengan beberapa cara:
Monopoli Infrastruktur: Akses internet dan telekomunikasi dikendalikan ketat melalui BUMN seperti Telkom dan Indosat. Tarif internet dibuat sangat mahal agar tidak bisa diakses oleh masyarakat luas.
Pengawasan Fisik Warung Internet (Warnet): Karena komputer personal (PC) mahal, warnet menjadi pusat berkumpulnya aktivis dan mahasiswa. Aparat keamanan sering melakukan pemantauan fisik ke warnet-warnet yang dicurigai menjadi sarang penyebaran ide kritis.
Ancaman Hukum: Menggunakan pasal-pasal karet subversif dan pencemaran nama baik untuk menakut-nakuti kelompok kritis yang mulai aktif di dunia maya.
Fase 2: Ketika TI Melampaui Kontrol Rezim dan Melahirkan Reformasi
Mengapa sensor Orde Baru gagal di dunia TI? Jawabannya ada pada karakteristik internet itu sendiri: tanpa pusat dan tanpa batas. Pemerintah gagap menghadapi teknologi baru ini karena mereka tidak bisa “membredel” server internet seperti mereka membredel majalah Tempo atau Editor pada tahun 1994.
Teknologi informasi tidak lagi bisa dihalangi dan justru berjalan beriringan membentuk ombak Reformasi melalui beberapa medium krusial:
1. Perang Informasi via Mailing List (Milist)
Ketika media arus utama disensor ketat, para aktivis, akademisi, dan mahasiswa membuat jaringan bawah tanah digital. Salah satu yang paling legendaris adalah Apokalips dan Milist Isnet (Islamic Network) serta Indonesia-L (yang dikelola dari luar negeri oleh John MacDougall).
Di sinilah berita tentang korupsi keluarga cendana, penculikan aktivis, dan strategi demonstrasi disebarkan secara masif tanpa bisa disensor oleh Departemen Penerangan.
2. Lahirnya Media Alternatif (Cikal Bakal Media Online)
Setelah pembredelan media cetak tahun 1994, para jurnalis kritis mendirikan AJI (Aliansi Jurnalis Independen) dan mulai menerbitkan konten berita perlawanan via internet, seperti X-Press dan Kabar dari Pijar. Informasi yang selama ini dianggap “tabu” oleh Istana, mendadak bisa dibaca oleh siapa saja yang memiliki akses komputer.
3. Teknologi Pager dan Diskusi Kampus
Selain internet, teknologi komunikasi genggam seperti pager (penemu pesan teks) digunakan secara taktis oleh mahasiswa untuk mengoordinasikan titik aksi demonstrasi di lapangan guna menghindari kepungan aparat keamanan.
Garis Waktu: Hubungan TI dan Kejatuhan Orde Baru
Kesimpulan
Jadi, teknologi informasi sempat berusaha dihalangi oleh Orde Baru melalui pengawasan, monopoli tarif, dan represi fisik. Namun, arsitektur teknologi informasi modern terbukti terlalu cair dan merdeka untuk dikurung oleh struktur rezim yang kaku.
Begitu kontrol tersebut jebol, teknologi informasi langsung berjalan seiring dan menjadi katalisator utama yang mempercepat proses Reformasi 1998. Tanpa adanya penetrasi internet dan teknologi komunikasi di pertengahan 90-an, konsolidasi gerakan mahasiswa di berbagai kota akan memakan waktu jauh lebih lama.