Hukum internasional modern sebenarnya tidak secara resmi menyatakan perusahaan lebih tinggi daripada negara. Namun dalam praktik ekonomi global, banyak mekanisme hukum dan finansial membuat perusahaan multinasional memiliki daya tawar yang sangat besar, terutama terhadap negara berkembang.

Ada beberapa penyebab utama mengapa hal itu bisa terjadi.

1. Negara Berkembang Butuh Modal dan Teknologi

Ini akar paling besar.

Banyak negara berkembang:

• kekurangan modal,
• belum punya teknologi tinggi,
• belum punya SDM industri yang kuat,
• butuh investasi cepat untuk pembangunan.

Sementara perusahaan multinasional memiliki:

• modal raksasa,
• teknologi,
• akses pasar dunia,
• jaringan keuangan global.

Akibatnya posisi tawar menjadi tidak seimbang.

Negara berkembang akhirnya sering memberi:

• tax holiday,
• konsesi panjang,
• perlindungan hukum khusus,
• klausul arbitrase internasional.

Kasus Freeport terjadi dalam konteks ini pada akhir 1960-an ketika Indonesia baru keluar dari krisis ekonomi dan pergolakan politik.

2. Sistem Investasi Global Dibangun untuk Melindungi Investor

Setelah Perang Dunia II, negara-negara Barat membangun sistem ekonomi global agar investasi lintas negara aman.

Muncullah:

• bilateral investment treaty (BIT),
• perlindungan investasi asing,
• arbitrase internasional,
• lembaga seperti ICSID Bank Dunia.

Tujuannya:
agar perusahaan mau menanam modal di negara lain tanpa takut asetnya disita.

Masalahnya:
mekanisme ini sering lebih fokus melindungi investor daripada melindungi kebijakan negara berkembang.

3. Arbitrase Internasional Sangat Kuat

Dalam sengketa investasi:

• perusahaan bisa menggugat negara,
• tetapi negara sering tidak punya kekuatan setara terhadap perusahaan.

Arbitrase investasi memberi hak besar kepada investor untuk menuntut:

• perubahan regulasi,
• nasionalisasi,
• pencabutan izin,
• kebijakan lingkungan,
• bahkan kebijakan pajak.

Yang sering dipersoalkan:
hak perusahaan menjadi sangat kuat, sementara hak negara untuk mengatur kepentingan rakyat menjadi lebih terbatas.

4. Korporasi Multinasional Lebih Kaya dari Banyak Negara

Beberapa perusahaan global memiliki kekayaan lebih besar daripada PDB negara berkembang.

Contohnya:

• perusahaan tambang,
• teknologi,
• energi,
• farmasi.

Mereka bisa:

• menyewa firma hukum terbaik dunia,
• melakukan lobi internasional,
• mempengaruhi pasar,
• mempengaruhi diplomasi.

Sementara negara berkembang:

• birokrasi lemah,
• sumber daya hukum terbatas,
• sering berganti kebijakan karena politik domestik.

Akibatnya perusahaan kadang memiliki daya negosiasi yang jauh lebih kuat.

5. Warisan Kolonial dan Ketergantungan Ekonomi

Banyak negara berkembang masuk ke ekonomi global sebagai pemasok:

• bahan mentah,
• mineral,
• energi,
• komoditas.

Bukan sebagai penguasa teknologi atau industri.

Akibatnya:

• SDA dikuasai modal asing,
• teknologi tergantung luar negeri,
• nilai tambah dinikmati negara maju.

Ini membuat hubungan ekonomi global sering tidak seimbang sejak awal.

Banyak ekonom menyebutnya:

• neo-kolonialisme ekonomi,
• dependency theory,
• ketergantungan struktural.

6. Negara Sendiri Kadang Menandatangani Kontrak yang Lemah

Ini faktor penting yang sering dilupakan.

Banyak kontrak berat sebelah terjadi karena:

• elite politik korup,
• tekanan geopolitik,
• kebutuhan dana cepat,
• lemahnya kapasitas negosiasi,
• kepentingan rezim jangka pendek.

Jadi bukan semata-mata hukum internasional “jahat”, tetapi juga karena pemerintah sendiri menyetujui klausul yang merugikan.

Dalam kasus Freeport, kritik terhadap era Soeharto muncul karena kontrak dianggap terlalu memberi perlindungan besar kepada investor asing.

7. Globalisasi Membatasi Kedaulatan Ekonomi Tradisional

Dulu negara bisa lebih mudah:

• menyita aset,
• menutup perusahaan,
• mengubah aturan sepihak.

Sekarang dunia saling terhubung:

• pasar modal global,
• perdagangan internasional,
• utang luar negeri,
• sistem perbankan dunia.

Akibatnya keputusan ekonomi negara langsung berdampak global.

Jika negara dianggap tidak ramah investasi:

• modal keluar,
• mata uang melemah,
• investor pergi,
• ekonomi terguncang.

Karena itu banyak negara akhirnya kompromi dengan korporasi besar.

Apakah Semua Negara Berkembang Lemah?

Tidak selalu.

Negara bisa kuat jika memiliki:

• teknologi sendiri,
• industri nasional kuat,
• cadangan devisa besar,
• SDM unggul,
• pemerintahan bersih,
• posisi geopolitik strategis.

Contoh:
China berhasil memaksa banyak perusahaan asing tunduk pada aturan nasional karena:

• pasarnya sangat besar,
• modal kuat,
• industrinya mandiri.

Norway juga berhasil mengelola minyak dengan dominasi negara melalui perusahaan nasional yang kuat.

Solusi Agar Negara Tidak Lemah

Banyak ahli berpendapat solusi utamanya bukan sekadar menolak investasi asing, tetapi:

• memperkuat industri nasional,
• menguasai teknologi,
• memperbaiki kualitas negosiasi,
• memperkuat hukum nasional,
• membangun BUMN kompetitif,
• meningkatkan pendidikan teknik dan sains,
• mengurangi korupsi elite,
• memastikan kontrak strategis transparan.

Karena kedaulatan ekonomi pada akhirnya sangat bergantung pada kapasitas negara sendiri.

Inti Masalahnya

Jadi penyebab negara berkembang tampak lebih lemah dari perusahaan bukan karena perusahaan lebih “berdaulat” daripada negara.

Melainkan karena:

• perusahaan menguasai modal dan teknologi,
• sistem ekonomi global dirancang melindungi investasi,
• negara berkembang sering bergantung pada modal asing,
• dan elite politik kadang membuat kontrak yang melemahkan posisi negaranya sendiri.

Kasus Freeport menjadi contoh nyata bagaimana kombinasi faktor ekonomi, geopolitik, hukum internasional, dan keputusan politik domestik dapat membuat negara kaya sumber daya justru memiliki ruang gerak yang terbatas terhadap korporasi besar