Secara teoritis, pemerintah memiliki sistem pengawasan berlapis untuk mencegah penyimpangan. Namun, dalam kasus korupsi proyek besar seperti Chromebook atau proyek pengadaan barang dan jasa (PBJ) lainnya, terdapat celah sistemik dan faktor manusia yang menyebabkan pengawasan tersebut “kebobolan”.
Berikut adalah analisis mengapa sistem pengawasan bisa gagal mencegah praktik korupsi tersebut:
- Kolusi Antar-Lini (Systemic Collusion)
Pengawasan seringkali gagal karena terjadinya kolusi antara pihak yang diawasi (vendor) dengan pihak pengawas (birokrat).
- Conflict of Interest: Ketika oknum pengawas memiliki kepentingan finansial dalam proyek, fungsi kontrol berubah menjadi fungsi “pengamanan” agar penyimpangan tidak terlihat di laporan formal.
- Formalitas Administrasi: Pengawasan seringkali hanya bersifat administratif (pemeriksaan dokumen) di atas kertas, tanpa melakukan audit fisik yang mendalam di lapangan untuk mencocokkan kualitas barang yang sebenarnya.
- Celah pada Sistem Tender Elektronik (E-Purchasing)
Meskipun sudah menggunakan sistem e-catalogue atau Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), oknum tetap bisa memanipulasi proses tersebut:
- Pengaturan Spesifikasi: Spesifikasi teknis dalam dokumen lelang seringkali “dikunci” agar hanya bisa dipenuhi oleh satu atau dua vendor tertentu yang sudah “bermain”.
- Pinjam Bendera: Perusahaan-perusahaan yang ikut lelang sebenarnya berada di bawah kendali satu orang atau grup yang sama, sehingga kompetisi harga hanyalah sandiwara.
- Kelemahan pada Audit Internal (APIP)
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) seringkali menghadapi kendala dalam menjalankan fungsinya:
- Keterbatasan Personel: Rasio jumlah pengawas dibandingkan dengan jumlah proyek pengadaan di seluruh Indonesia seringkali tidak seimbang.
- Posisi Hierarki: Karena auditor internal berada di bawah pimpinan lembaga yang sama dengan pihak yang diawasi, sering kali terdapat tekanan politik atau psikologis yang menghambat independensi mereka.
- Manipulasi Sertifikasi TKDN
Dalam kasus Chromebook, syarat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang seharusnya menjadi proteksi industri lokal justru disalahgunakan.
- Labeling Saja: Ada dugaan beberapa vendor hanya melakukan perakitan sederhana atau bahkan hanya mengganti merek pada barang impor, namun melaporkan nilai TKDN tinggi demi memenangkan kontrak dan mendapatkan harga premium.
- Modus “Kickback” yang Terstruktur
Korupsi seringkali tidak terjadi di awal, melainkan melalui janji pembagian keuntungan (kickback) setelah pembayaran termin cair. Pengawasan di awal mungkin terlihat bersih, namun kebocoran terjadi pada aliran dana setelah proyek dianggap “selesai” secara administratif.
Ringkasan Celah Pengawasan
Jenis Pengawasan | Mengapa Bisa Kebobolan? |
Pre-Audit (Perencanaan) | Spesifikasi sengaja dibuat eksklusif untuk vendor tertentu. |
Current-Audit (Pelaksanaan) | Pengawas lapangan menerima gratifikasi untuk tutup mata terhadap kualitas. |
Post-Audit (Pertanggungjawaban) | Laporan dibuat seolah-olah 100% tuntas, padahal fisik barang bermasalah. |
Kesimpulannya, kebobolan ini biasanya bukan karena ketiadaan sistem pengawasan, melainkan karena integritas pelaksana sistem yang lemah. Ketika pengawas dan yang diawasi bekerja sama untuk memanipulasi data, sistem tercanggih sekalipun akan sulit mendeteksi penyimpangan secara real-time