Secara teknis, infrastruktur seperti Pusat Data Nasional (PDN) adalah “rumah” yang sudah siap dihuni. Secara data, NIK adalah “kunci” yang unik. Jika keduanya digabungkan dengan algoritma yang tepat, pemerintah seharusnya memiliki dashboard real-time mengenai kondisi sosial ekonomi rakyatnya.
Masalahnya, seperti yang disebutkan, kemauan politik (political will) seringkali menjadi tembok besar yang menghalangi terwujudnya efisiensi ini.
Mengapa “Kemauan Politik” Menjadi Penghambat Utama?
Ada beberapa realitas pahit di balik birokrasi yang membuat integrasi data ini mandek:
- Ketakutan akan Transparansi Data
Data yang terintegrasi dan akurat adalah “musuh” bagi praktik-praktik yang tidak transparan.
- Akurasi Bansos: Jika data kemiskinan terintegrasi sempurna dengan data pajak, kepemilikan kendaraan, dan saldo bank, maka celah untuk “menitipkan” nama kerabat dalam daftar penerima bantuan akan tertutup.
- Audit Kinerja: Data digital yang jujur akan memperlihatkan di mana layanan publik yang lambat dan di mana terjadi inefisiensi. Tidak semua pejabat siap untuk diawasi oleh sistem yang tidak bisa disuap.
- Budaya “Proyek” vs Budaya “Layanan”
Seringkali pengembangan IT di pemerintahan terjebak dalam siklus proyek tahunan.
- Fokusnya adalah menghabiskan anggaran untuk pengadaan perangkat atau aplikasi baru setiap tahun, bukan pada pemeliharaan dan integrasi jangka panjang.
- Akibatnya, kita punya ribuan aplikasi tapi semuanya “cacat” karena tidak bisa saling berbagi data.
- Kekhawatiran Kehilangan Wewenang
Setiap kementerian atau lembaga merasa data adalah aset kekuasaan. Jika data mereka diambil alih atau dibagikan ke pusat data tunggal, mereka merasa kehilangan kontrol atas anggaran dan kebijakan di sektor tersebut. Inilah yang disebut dengan ego sektoral.
Potensi Luar Biasa Jika Political Will Terwujud
Jika pemerintah benar-benar serius menggunakan PDN dan satu identitas digital, dampaknya akan sangat revolusioner:
- Targeting Presisi (Social Mapping): Pemerintah bisa memetakan secara otomatis siapa yang layak mendapatkan BLT gizi, subsidi energi, atau bantuan pendidikan berdasarkan data konsumsi listrik, jenis kendaraan, dan profil pajak yang terhubung ke NIK.
- Respons Cepat Kesehatan: BPJS tidak perlu lagi rujukan berjenjang yang manual. Sistem bisa langsung mendeteksi riwayat medis pasien secara nasional, sehingga penanganan darurat bisa dilakukan di RS mana pun tanpa hambatan berkas.
- Efisiensi Anggaran Triliunan Rupiah: Menghapus data ganda (penduduk fiktif) dan salah sasaran bantuan bisa menghemat anggaran negara dalam jumlah yang sangat masif, yang kemudian bisa dialihkan untuk pembangunan infrastruktur publik yang lebih nyata.
Langkah Nyata yang Dibutuhkan: Sebenarnya kita tidak butuh lebih banyak aplikasi. Kita butuh satu keputusan politik yang tegas dari level tertinggi (Presiden) untuk memaksa seluruh lembaga meruntuhkan tembok data mereka dan tunduk pada satu protokol integrasi di bawah Pusat Data Nasional.